www.stp.kkp.go.id

PENGUMUMAN PENERIMAAN TARUNA BARU JALUR KHUSUS
UNTUK ANAK PELAKU UTAMA PERIKANAN (SIPENTARU ANAK PUMAKAN)
PROGRAM DIPLOMA IV
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN TAHUN 2013
Nomor : 002/PENTARU/PENG/III/2013

Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta memanggil putra-putri anak pelaku utama perikanan  (nelayan, pengolah hasil perikanan, pembudidaya ikan, pedagang ikan dan petani garam) untuk dididik sebagai Taruna Program Diploma IV ahli perikanan. Pilihan Program Studi terdiri atas : Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI), Program Studi Permesinan Perikanan (MP), Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH), Program Studi Teknologi Akuakultur (TAK), Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (TPS) dan Program Studi Penyuluhan Perikanan (PP).  Persyaratan dan prosedur pendaftaran adalah sebagai berikut :

PENGUMUMAN PENERIMAAN TARUNA BARU JALUR KHUSUS
UNTUK PELAKU UTAMA PERIKANAN (SIPENTARU PUMAKAN)
PROGRAM DIPLOMA IV
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN TAHUN 2013
Nomor : 003/PENTARU/PENG/III/2013

Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta memanggil pelaku utama perikanan  (nelayan, pengolah hasil perikanan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, petani garam, pekerja magang di sektor kelautan dan perikanan) untuk dididik sebagai Taruna Program Diploma IV ahli perikanan. Pilihan Program Studi terdiri atas: Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI), Program Studi Permesinan Perikanan (MP), Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH), Program Studi Teknologi Akuakultur (TAK), Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (TPS) dan Program Studi Penyuluhan Perikanan (PP). Persyaratan dan prosedur pendaftaran adalah sebagai berikut :

CIREBON - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan penguatan terhadap Undang-Undang Perikanan Tangkap.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mengusut kasus hukum.

"Undang-Undang Perikanan sudah memberikan jalan untuk melakukan pengawasan tindakan penggunaan alat tangkap terlarang, tapi perlu dikuatkan juga dengan peraturan yang spesifik," ucapnya di Cirebon saat melakukan kunjungan kerja, Selasa (24/4/2012).

JAKARTA - Pemerintah meminta penangkapan ikan sidat dari alam tidak boleh kurang dari panjang 30 cm dan bobot 500 gram. Ini karena produksi ikan sidat di Indonesia masih sangat minim di tengah permintaan dunia yang semakin besar.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Subiakto, dalam siaran pers, Minggu (22/4), meminta masyarakat tidak menangkap ikan sidat berbobot di atas 500 gram.